1. HOME
  2. KABAR KOTA JAYAPURA

Wali Kota Jayapura ajukan 6 Raperda ke DPRD

Komitmen pemerintah kota Jayapura dalam mengajukan 6 Raperda bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan.

©2017 Merdeka.com Editor : Hery Hardjo Winarno | Senin, 06 November 2017 11:48

Kota Jayapura - Merdeka.com Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menyerahkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk di bahas menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penyerahan Raperda diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar SH, disaksikan oleh Wakil Wali Kota, Forkopimda, pimpinan OPD, kepala Distrik dan Kelurahan, termasuk ketua Tim Penggerak PKK, GOW dan DWP kota Jayapura.

Komitmen pemerintah kota Jayapura dalam mengajukan 6 Raperda bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah kota Jayapura mempunyai komitmen untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," jelas Wali Kota Benhur Tomi Mano dalam sambutannya di hadapan peserta sidang DPRD kota Jayapura, Kamis (2/10)mber 2017.

Wali Kota mengharapkan setelah Raperda di bahas dalam rapat legislatif, dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah dan dilanjutkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar perda-perda yang menjadi produk bersama antara eksekutif dan legislatif dapat dilaksanakan seluruh masyarakat kota Jayapura.

"Diharapkan DPRD Kota Jayapura membahas dan mendapat persetujuan dari dewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kota Jayapura, dan menegaskan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perda ini. Harapannya dengan adanya perda ini, masyarakat harus tahu tentang perda yang berlaku di kota Jayapura," tambah Wali Kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar, mengatakan sesuai fungsi dan tugas DPRD, sehingga dengan amanat itu tugas legislatif untuk membentuk peraturan daerah bersama pemerintah.

Dia juga menegaskan tujuan dan maksud pembentukan perda sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

"Mengingat tugas dan fungsi anggota dewan legislatif,  dari amanat tersebut, tugas legislasi atau pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah, tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah, sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat," jelas ketua DPRD kota Jayapura.

Enam Rancangan Peraturan Daerah non APBD tahun anggaran 2017, rancangan peraturan daerah pihak eksekutif, dua (2) Raperda perubahan dan empat (4) raperda baru. Yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi jasa umum, perubahan atas peraturan daerah kota Jayapura nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang penanganan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, rancangan peraturan daerah tentang pelestarian pengelolaan dan pengembangan pangan lokal Port Numbay, rancangan peraturan daerah tentang kawasan bebas ludah pinang, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2022.

(HHW)
KOMENTAR ANDA
TERPOPULER
Pariwisata