1. HOME
  2. KABAR KOTA JAYAPURA

Tunas Integritas II, kolaborasi Pemprov Papua dan KPK

"Pekerjaan mereka (Pimpinan OPD) akan berdasarkan iman, bekerja dengan takut akan Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing," katanya.

©2017 Merdeka.com Reporter : Anwar Khumaini | Kamis, 14 September 2017 15:35

Kota Jayapura - Merdeka.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pemerintah Provinsi Papua dalam Tunas Integritas II yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua.

"Sebagai pembicara pertama saya presentasikan perwal yang mengatur tentang gratifikasi dan perihal indikator korupsi lain, KPK mengakui banyak mengambil contoh dalam presentasi saya terutama empat wilayah tertib yakni tertib aturan, tertib administrasi, bebas korupsi menuju WTP, dan juga motto kota Jayapura," kata Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM pasca pelaksanaan Tunas Integritas II hari pertama di Hotel Aston Jayapura, Selasa 12 September 2017.

Sebelumnya, Tunas Integritas I yang diselenggarakan KPK ini berlangsung di kota Palembang, Sumateria Selatan pada 1-3 Maret 2017 lalu. Provinsi Papua terutama Kota Jayapura dipilih melalui Tunas Integritas I sebagai tuan rumah workshop anti korupsi tersebut.

Sebanyak 12 kepala daerah kabupaten/kota menghadiri Tunas Integritas II yang terdiri dari Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Nabire, Bupati Keerom, Bupati Lanny Jaya, Bupati Merauke, Bupati Kebumen, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Trenggalek, Bupati Kutai Timur, Bupati Lahat, dan Bupati Malaka.

"Satu Hati Membangun Kota Untuk Kemuliaan Tuhan," motto Kota Jayapura diserukan Walikota untuk mengenalkan bahwa Papua terkhusus kota Jayapura tidak semata-mata mengambangkan daerah menuju kelas dunia melainkan menuju kerajaan Surga.

"Pekerjaan mereka (Pimpinan OPD) akan berdasarkan iman, bekerja dengan takut akan Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing," katanya.

Selain itu, Wali Kota juga memaparkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa sebesar Rp 156 Milyar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,4 Triliun. Pelayanan masyarakat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) juga sudah mulai merambah sistem online seperti Discukcapil, Dispenda, Perhotelan, Rumah Makan dan Restaurants, serta Pendidikan, demi mewujudkan pelayana  efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel.

Divisi Pencegahan KPK, Asep Khairullah menegaskan bahwa analogi Tunas pada workshop integritas ini adalah tidak hanya menjaga tunas saja namun mengawal dan mengawasi agar menjadi pohon yang baik.

"Analogi tunas adalah integritas yang ditanam sejak dini namun harus tetap dipupuk, dijaga dan diawasi agar tetap menjadi pohon yang baik ke depannya," jelasnya.

(AK/AK)
KOMENTAR ANDA
TERPOPULER
Pariwisata