1. HOME
  2. KABAR KOTA JAYAPURA

BPJS Ketenagakerjaan tandatangani MoU ADM dengan Disdukcapil Pemkot

MoU ADM ini untuk mendukung E-KTP dengan perusahaan terdaftar sebanyak 1.242 perusahaan dan 24.000 pekerja.

©2017 Merdeka.com Editor : Rizlia Khairun Nisa | Rabu, 13 September 2017 12:39

Kota Jayapura - Merdeka.com Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Jayapura.

"MoU ADM ini untuk mendukung E-KTP dengan perusahaan terdaftar sebanyak 1.242 perusahaan dan 24.000 pekerja, 60% belum memiliki E-KTP. Kami sudah lakukan koordinasi dengan beberapa Pimpinan OPD, Badan Pemberdayaan Kampung, dan Dinas Sosial untuk menuntaskan pendataan pekerja," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Adventus Edison Souhuwat dalam penandatangan MoU ADM, di ruang Rapat Wali kota Jayapura, Selasa 5 September 2017 lalu.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura bersama 4 kepala distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram menandatangani penyerahan ADM.

"Saya mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan atas kerjasama ini dan saya minta agar apa yang telah disampaikan kepada OPD terkait harus proaktif dalam melaporkan data kependudukan, seperti Dinas PU, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Sosial," Kata Wali Kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano.

Ia mengingatkan bahwa terkadang tugas pokok ini sering diabaikan dan dilupakan, koordinasi intens dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat vital. Pemerintah melakukan tugas melayani masyarakat menjadi hal wajib yang harus dipenuhi dan dituntaskan bersama.

Adventus menambahkan, bahwa hal yang belum tuntas yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian terhadap pekerja kontrak atau honor, terutama bagi mereka yang berasal dari Dinas Kebersihan.

Dengan mendaftarkan para pekerja yang hanya perlu membayarkan iuran bulanan sebesar Rp 14.800, para pekerja akan memperoleh jaminan kecelakaan kerja secara penuh sehingga tak perlu mengeluarkan biaya rumah sakit sama sekali. Kemudian ia memohon agar pada pekerja non Aparatur Sipil Negeri agar juga diberi perlindungan di tempat kerja.

(RKN)
KOMENTAR ANDA
TERPOPULER
Pariwisata