1. HOME
  2. KABAR KOTA JAYAPURA

Benhur serahkan Raperda Kota Jayapura kepada pimpinan dan anggota DPRD

Raperda tersebut merupakan tindak lajut atas amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

©2017 Merdeka.com Editor : Ibnu Siena | Jum'at, 18 Agustus 2017 18:08

Kota Jayapura - Merdeka.com Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Jayapura, berdasarkan No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jayapura, bertempat di Gedung DPRD Kota Jayapura, Jumat (18/8).

Benhur mengatakan, Raperda tersebut merupakan tindak lajut atas amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh pihak legislatif.

"Penyusunan Perda Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD yang diemban dalam menjalankan fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan," katanya pada Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura Masa Sidang II Dengan Agenda Pembahasan RAPERDA Kota Jayapura Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengajuan Raperda No.18 Tahun 2017 ini merupakan meteri yang urgen sehingga pembahasannya diharapkan rampung untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda sehingga memiliki kepastian hukum tetap, guna menunjang kinerja wakil rakyat Kota Jayapura, dalam mendukung Program dan Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.

Terkait urgensi ini telah dijelaskan dalam PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukumn Daerah yang mengatur bahwa DPRD dan Walikota dapat mengajukan rancangan Perda diluar Prolegda.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura Timbul Sipahutar dalam sambutannya menyebutkan dengan ditetapkannya RAPERDA No.18 Tahun 2017 ini diharapkan menjadi angin segar bagi segenap anggota Legislatif sehingga akan lebih memberikan motofasi tersendiri dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.

"Ini diharabkan menjadi angin segar bagi kami Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Jayapura,sehingga akan lebih semangat dalam meningkatkan kinerja sebagai Wakil Rakyat Kota Jayapura," ujarnya.

Secara substansi pengaturan Hak keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota dewan didasarkan pada 3 aspek yakni: 1. Pengasilan yang diterima, meliputi Tunjangan Transportasi dan Tunjangan masa Reses; 2.Tunjangan Kesejahteraan, Meliputi Jaminana Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan 3. Belanja Penunjang Kegiatan, dalam bentuk disediakannya anggaran bagi Kelompok Pakar, Tim Ahli dan tenaga ahli fraksi.

Dengan demikian maka Peraturan Pemrintah tersebut apabila ditetapkan menjadi Perda maka Perda maupun Perwal yang mengatur tentang Hal Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Wajib Mendasar dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut atau paling lambat 3 (Tiga)  bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.

(IS)
KOMENTAR ANDA
TERPOPULER
Pariwisata